KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI ASIA SELATAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI ASIA SELATAN

(INDIA)

Kebijakan Pembangunan Ekonomi India

Menurut laporan Asian Development Bank (ADB), pada tahun 2012 silam permintaan global mengalami pelemahan, dan hal ini akan memiliki dampak serta membebani negara-negara berkembang di Asia pada tahun 2012. Namun hal tersebut bukan berarti negara-negara berkembang tersebut akan mengalami keanjlokan. Perekonomian negara-negara berkembang di Asia akan tetap kuat malah semakin mengalami peningkatan di tahun 2013 yang mana hal ini di dukung oleh konsumsi rumah tangga. ADB juga memperkirakan pertumbuhan Produk Domestik di negara-negara berkembang di Asia akan mencapai 6,9% pada tahun 2012 dan mengalami peningkatan menjadi 7,3% pada tahun 2013 (dalam http://www.adb.org). Contohnya adalah pembangunan ekonomi di India mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia lainnya.

Bagi aspek apapun di era dewasa ini, teknologi merupakan salah satu instrument yang penting, begitu pula dalam perekonomian. Pengembangan teknologi bisa jadi merupakan langkah dari suatu negara untuk memajukan perekonomiannya. Untuk memberikan pemahaman, India dan Cina contohnya. Kedua negara tersebut merupakan negara-negara yang sangat memperhatikan aspek teknologi, bahkan bagi India sendiri, India sedemikian fokusnya terhadap teknologi. Inovasi-inovasi teknologi yang dilakukan suatu negara tentu membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi (Purwantoro, 2012). Inti dari faktor kesuksesan perekonomian negara ada pada sumber daya manusia. Tentu disini faktor kualitas pendidikan turut menjadi faktor pendorong dalam kemajuan perekonomian suatu negara, terlebih di negara berkembang yang tidak dapat dipungkiri level pendidikannya masih tidak terlalu tinggi bahkan dalam beberapa kasus level pendidikan di negara berkembang adalah rendah. Pemerintah juga menjadi faktor krusial dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Pemerintahlah yang memiliki andil penentuan arah kebijakan yang akan diambilnya. Pemerintah haruslah strategis serta jeli dalam mengambil keputusannya. Seperti contohnya, pemerintah bisa saja mengambil keputusan untuk mengambil kebijakan melakukan inovasi teknologi dari dalam negeri atau mengadopsi dari inovasi negara lain yang sebelumnya telah maju (Purwanto, 2012).

Serta faktor lain yang mampu membuat perekonomian suatu negara menjadi maju adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang memadai akan dapat membantu perkembangan perekonomian negara, contohnya saja Arab Saudi dengan tambang minyaknya. Negara Arab Saudi memiliki kekayaan alam berupa minyak yang kemudian komoditas tersebut menjadi kebutuhan global. Bila di tarik kembali, Indonesia merupakan negara yang beruntung yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, namun Indonesia tidak mengalami kemajuan ekonomi sepesat Arab Saudi atau India. Faktor utamanya adalah level kualitas sumber daya manusia serta level pendidikannya. Di Indonesia sendiri, pemerintah memberlakukan kebijakan wajib belajar 9 tahun disertai dengan kebijakan pemberian subsidi bagi mereka yang kurang mampu. Namun nyatanya, masih begitu banyak masyarakat-masyarakat Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan, entah itu putus sekolah atau memang tidak bersekolah dengan alasan ekonomi. Hal ini bila diteruskan, negara Indonesia bisa saja dengan mudah disalip oleh negara-negara berkembang lain untuk berkembang. Maka sudah seharusnya pemerintah benar-benar serius terkait pendidikan dan lapangan kerja yang merata di Indonesia.

India bila dibandingkan dengan Indonesia, dulu dianggap sebagai negara yang perekonomiannya lamban, karena itulah tak heran betapa terkejutnya mendengar agenda perusahaan dagang milik India, Tata Steel, yang akan mengakuisisi Krakatau Steel milik Indonesia pada tahun 2008. Serta agenda dari Tata Power yang juga ingin mengakuisisi sebagian besar tambang batu bara milik Bumi Resources.

India cukup mengejutkan masyarakat Internasional dengan pengembangan sayap perdagangannya yang makin lama makin melebar. Kemajuan dan perkembangan perdagangan serta perekonomian India ini pada dasarnya didasari dengan kemajuan di aspek teknologi dan Sumber Daya Manusianya (dalam www.bappenas.go.id). Terbukti pengembangan teknologi India memang melonjak tajam. Awal mulanya, pada sekitar tahun 1990an, dunia dikejutkan dengan dibuatnya bom nuklir oleh India serta dibangunnya pusat IT di India di Bangalore yang disebut “Silicon Valley”. Sedangkan dalam pengembangan sumber daya manusianya, India berhasil mengukuhkan negaranya sebagai negara sasaran outsourcing oleh negara Amerika Serikat. Berkembangnya sumber daya manusia di India ini tentunya tak luput dari strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintahnya. Pemerintah India lebih memilih untuk menggunakan strategi pembangunan pendidikan yang mana strategi ini memprioritaskan diri pada pendidikan ketrampilan tinggi bagi beberapa kelompok siswa, daripada menggunakan strategi pembangunan pendidikan dasar seperti yang diaplikasikan oleh Indonesia yakni wajib belajar 9 tahun (dalam www.bappenas.go.id).

Sejak tahun 1984, pemerintah India menerapkan langkah-langkah reformasi ekonomi. Reformasi yang dilakukan oleh pemerintah India ternyata berhasil karena diimbangi oleh pertumbuhan-pertumbuhan lain di sektor perindustrian, jasa, infrastruktur, serta pertanian; yang walaupun peningkatan sektor pertanian tidaklah terlalu tinggi seperti pada sektor-sektor yang lainnya. Pada masa sebelum tahun 1998 tersebut, kebijakan ekonomi yang diambil oleh India ini didominasi oleh pengembangan industri substitusi impor yang mana kebijakan ini membutuhkan lebih banyak kebijakan proteksionisme dengan memberlakukan sistem perijinan. Kebijakan perijinan ini dinilai kurang berhasil untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena nyatanya pertumbuhan ekonomi masih rendah. Melihat hal tersebut, Perdana Menteri Rajiv Gandhi mengubah kebijakannya menjadi hanya dua puluh lima jenis industry saja yang memiliki kewajiban untuk mengikuti kebijakan perijinan ini. Serta Gandhi memberlakukan liberalisasi bagi jenis-jenis industri di luar dua puluh lima jenis industri yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 1991, Perdana Menteri Rarashima Rao kemudian memutuskan untuk memberlakukan liberalisasi lebih jauh dibandingkan dengan keputusan Gandhi dengan mempersilahkan bagi investor-investor asing untuk menanamkan investasinya di India (dalam www.bappenas.go.id). Hal ini merupakan salah satu kebijakan dari India untuk membuatnya menjadi mengglobal di mata dunia.

Kemajuan ekonomi India juga tidak terlepas dari modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah India dalam beberapa bidang misalnya dalam bidang teknologi informasi dan pembuatan satelit angkasa mikro, mengubah Banglore menjadi kota modern dimana di kota tersebut dibangun kantor IT yang besar seperto Microsoft dan IBM. Selain itu modernisasi India di bidang otomotif sangat berkembang dengan kompetitif di India, tahun 1980-an hanya ada tiga perusahaan otomotif yaitu Hintustan Motors, Premier Autimobiles, dan Standard Motors, tetapi saat ini ada sekitar 12 pabrikan kendaraan penumpang, lima pabrikan kendaraan serbaguna, sembilan pabrikan kendaraan roda dua, lima kendaraan roda tiga, 14 pabrikan traktor, dan lima pabrikan mesin (Suhanda, 2007). Banyak produsen indutri kendaraan membidik India sebagai pusat industri mereka, kini ada sekitar 420 perusahaan kunci sektor kompenen otomotif perusahaan tersebut menyumbang sekitar 85% dari total output komponen.

DAFTAR PUSTAKA

Cintyaarya. 2013. Kebijakan Pembangunan Ekonomi India (Online). http://cintyarya-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-76896-PrinsipPrinsip%20Ekonomi%20Internasional-Kebijakan%20Pembangunan%20Ekonomi%20India.html (diakses pada 30 Desember 2015).

Zaman, Sukma. 2014. Pembangunan Ekonomi India (Online). http://sukmazaman.blogspot.co.id/2014/11/pembangunan-ekonomi-india.html (diakses pada 30 Desember 2015)